Bocoran Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX : BUMN jadi Trading House Produk UKM

Jakarta – Paket Kebijakan Jilid IX akan segera terbit dalam waktu dekat. Poin-poin terkait regulasi logistik disinyalir mendominasi isi dari paket kebijakan yang akan dirilis oleh pemerintahan tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kemenko Perekonomian.

“Misalnya untuk mengambil barang dari desa ke kota, itu harus ada konsolidatornya. Jadi perlu ada sinergi dari Badan Usaha Milik Negara () untuk menyeleksi dan ekspor ke luar negeri,” ungkap Edy saat ditemui wartawan di Jakarta, yang ditulis pada hari Minggu (23/1).

BUMN, lanjut Edy, akan berperan sebagai pusat perusahaan dagang yang memilih dengan selektif unggulan dari berbagai daerah dan memasarkannya ke ranah ekspor. Untuk bisa bersinergi dengan baik, Menteri BUMN Rini Soemarno akan mempercayakan tugas ini pada BUMN di bidang usaha logistik dan niaga, diantaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero), PT Sarinah (Persero), dan Bhanda Ganareksa.

“BUMN ini seperti trading house yang memilih barang produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan paling laku, seperti batik, mebel, produk unggulan daerah seperti kerajinan tangan dari akar wangi, Padang punya gambir, Jambi punya kopi. Itu cuma Indonesia yang punya,” jelasnya.

Berbeda dengan pedagang besar yang hanya memikirkan , BUMN lebih berfokus untuk membantu menyalurkan produk UKM yang selama ini terkendala masalah sortir dan pemasaran. Untuk meringkas jalur perdagangan, BUMN akan menggunakan sistem online yang diberi nama e-nalog.

“Sinergi BUMN ini seperti konsinyasi, BUMN cuma ambil fee. Nanti kita pakai e-logistik atau e-nalog, dan ini bentuknya penugasan kepada BUMN. Kita harus lakukan untuk menyerbu negara lain dengan produk unggulan RI di era Ekonomi ,” kata Edy.

Ketika ditanya perihal kapan paket kebijakan jilid IX akan dirilis, Edy masih enggan menjawab. Ia hanya memastikan bahwa pemerintah akan terus menjalankan kebijakan deregulasi yang dituangkan dalam paket ekonomi.

Loading...