Biayai Proyek Infrastruktur, Utang BUMN Makin Menumpuk

Proyek Infrastruktur - www.aktual.com

JAKARTA – Pemerintahan saat ini memang tengah menggalakkan proyek , termasuk sarana dan pelabuhan , pembangkit , dan juga jalan tol. Sayangnya, karena hanya melibatkan sebagian kecil sektor swasta, perusahaan negara atau yang ikut mendanai proyek tersebut terbebani utang yang semakin menumpuk.

Seperti disitat Nikkei, tak lama setelah menjabat pada bulan Oktober 2014, Joko Widodo meluncurkan sebuah kampanye untuk membangun 1.000 km jalan tol, lebih dari 3.000 km jalur perkeretaapian, 24 pelabuhan laut, 35.000 megawatt pembangkit listrik, dan lebih banyak lagi selama masa lima tahun kepemimpinannya. Proyek-proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya total Rp4.800 triliun (355 miliar dolar AS).

Upaya Joko Widodo untuk meningkatkan telah menghasilkan beberapa hasil yang berarti, namun tidak secepat rencana awal. Sementara itu, perusahaan negara di bawah pengawasan Menteri BUMN, Rini Soemarno, telah melakukan sebagian besar proyek tersebut. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, hanya sekitar seperlima dari investasi infrastruktur yang dilakukan oleh sektor swasta.

Kritikus pun membunyikan ‘alarm’ atas utang perusahaan negara, menunjuk perusahaan seperti kontraktor Waskita Karya. Alih-alih membatasi diri pada pekerjaan konstruksi, Waskita telah mengumpulkan lebih dari selusin konsesi jalan tol. Akibatnya, utang perusahaan tersebut mencapai Rp65,7 triliun per September 2017, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Waskita hanyalah satu contoh perusahaan negara yang telah mengambil risiko lebih besar selama era Joko Widodo. Utang di tujuh BUMN terkait infrastruktur, yaitu empat di konstruksi, dua di semen, dan satu operator jalan tol, mencapai sekitar Rp200 triliun pada September 2017, atau tiga kali lipat dibandingkan tiga tahun yang lalu. Pada tahun 2016 kemarin saja, jumlahnya melonjak hingga 60 persen.

Rencana awal Joko Widodo sebenarnya tidak bergantung pada BUMN. Di awal masa kepemimpinannya, dia memangkas subsidi bensin dan membebaskan puluhan miliar dolar AS dalam anggaran negara. Ini berarti pemerintah bisa mendanai akuisisi lahan dan proyek yang akan menarik . Pada 2015, belanja pemerintah untuk infrastruktur melonjak 67 persen menjadi Rp256,3 triliun, sedangkan subsidi turun lebih dari setengah, menurut data dari Kementerian .

Pemerintah menyematkan harapannya pada kemitraan publik-swasta, yang memungkinkan perusahaan swasta masuk ke dalam kontrak jangka panjang untuk proyek publik. Namun, banyak pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan izin dan lisensi kunci, tidak memiliki pengalaman dan pendanaan yang mereka perlukan untuk merancang proyek.

“Model PPP tidak mudah dilakukan karena ada begitu banyak pemangku kepentingan yang terlibat,” ujar Edwin Syahruzad, direktur pembiayaan dan investasi, Sarana Multi Infrastruktur. “Pemerintah daerah cukup akrab dengan pengadaan tradisional. Tetapi, jika Anda berbicara tentang memilih investor baru, di bawah rezim demokratis saat ini, seseorang dapat dituduh melakukan korupsi dan ini sangat sensitif.”

Dengan komitmen untuk mendorong infrastruktur, pemerintah pun mencari cara untuk menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa ‘menyakiti’ anggaran. Pendekatan utamanya adalah menggunakan BUMN untuk mendanai proyek, dan menyuntikkan dana ke BUMN yang kekurangan. Anak perusahaan Waskita, misalnya, mendapat suntikan modal Rp3,5 triliun dari Taspen, dana pensiun untuk pegawai negeri, dan Sarana Multi Infrastruktur, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara yang khusus menangani pembiayaan utang.

Lonceng alarm semakin keras pada bulan September 2017, ketika Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melepaskan peringatan kepada Soemarno dan rekan-rekannya. Pesan tersebut difokuskan pada PLN yang rencananya menambah 35.000 MW daya pada tahun 2019. Ia menulis bahwa perlu ada penyesuaian penyelesaian target mengingat ketidakmampuan PLN untuk memenuhi dana dari arus kas operasi.

Meski pemain asing telah menuangkan miliar dolar AS ke dalam obligasi pemerintah sejak S & P Global Ratings menaikkan peringkat kredit Indonesia, namun beberapa orang takut bahwa BUMN akan mencoba ‘memeras keuntungan’ dari sektor swasta. Pada bulan September, saham penambang batubara sementara dikurangi setelah laporan bahwa PLN telah meminta mereka untuk menurunkan harga batubara yang dipasok ke pembangkit listriknya. “Kenapa kami harus mensubsidi PLN? Kami adalah sektor swasta,” keluh seorang pengusaha.

Loading...