Dapat Ijazah Setara SMA, Berapa Biaya Resmi Ikut Ujian Kejar Paket C?

Ujian Kejar Paket CBeberapa orang sedang mengikuti ujian Kejar Paket C - jabarekspres.com

Kejar paket C adalah sebuah yang disediakan oleh untuk yang selama ini belum lulus dari jenjang tingkat Sekolah Menengah Atas (). Dengan adanya kesetaraan ini memungkinkan masyarakat yang belum lulus SMA untuk memperoleh ijazah SMA secara legal atau resmi. Adapun ujian paket C ini bervariasi, tergantung dari pihak Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan .

PKBM sendiri dinaungi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI serta biasanya mengadakan program bimbingan belajar (bimbel) hingga ujian untuk paket A (SD), paket B (SMP), hingga paket C (SMA). Sebagai contoh, di salah satu PKBM yang ada di kawasan Jakarta, biaya pendaftaran paket C adalah Rp300 ribu. Sedangkan untuk biaya keseluruhan bimbingan paket C (IPS) hanya Rp3 juta dan untuk IPA dikenai biaya lebih mahal, mencapai Rp5 juta.

Meskipun biaya program kejar paket C cukup mahal, sejumlah PKBM biasanya menawarkan program angsuran yang memungkinkan peserta didik untuk mencicil biaya keseluruhan bimbingan paket C tersebut. Sedangkan untuk pendaftarannya biasanya dibuka sepanjang tahun.

Akan tetapi, sejak adanya rencana dihapuskannya Ujian Nasional (UN). Kemdikbud pun belum lama ini merilis UN terakhir untuk tahun 2020. Pasalnya, mulai tahun 2021 Kemdikbud akan mulai menggantikan UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang konsep pelaksanaannya tetap berbasis komputer seperti UNBK. Adapun UNBK terakhir untuk tingkat Paket C tahun ini akan dilaksanakan tanggal 4, 5, 6, dan 7 April 2020 mendatang.

Tiap daerah pun saat ini sudah banyak yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang hendak mengikuti ujian Paket C. Misalnya saja di Banyuwangi beberapa waktu lalu memfasilitasi pembelajaran Kejar Paket B dan Paket C yang berbasis online.

“Program belajar online ini memudahkan masyarakat yang ikut pembelajaran Kejar Paket tapi tidak bisa hadir di kelas. Jadi misalnya warga tidak harus meninggalkan pekerjaannya berjualan di . Tetap bisa berjualan, tetap bisa belajar via online karena waktunya fleksibel,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar, Oktober 2019 lalu, seperti dilansir Beritajatim.

“Kita terus dorong penggunaan untuk memeratakan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM. Apalagi spirit pemerintah pusat sangat jelas dengan keberadaan mantan CEO perusahaan berbasis , Pak Nadiem Makarim, sebagai menteri pendidikan,” tandas Anas.

Loading...