Pakai Visa Khusus, Berapa Biaya Naik Haji Langsung Berangkat?

Biaya Naik Haji - www.ft.comBiaya Naik Haji - www.ft.com

keberangkatan haji di sebenarnya ada bermacam-macam. Seperti diketahui, waktu tunggu antrean haji reguler memang cukup lama, mencapai 15 tahun. Sedangkan untuk haji plus atau yang kerap disebut ONH Plus waktu tunggunya mencapai 7 tahun. Selain kedua haji tersebut, ada juga haji furoda yang memungkinkan calon jemaah untuk naik haji langsung berangkat di tahun yang sama tanpa perlu menunggu terlalu lama. Namun tentu saja biaya haji furoda relatif lebih mahal.

Untuk keberangkatan haji tahun 2021 depan atau 1442 Hijriah misalnya, beberapa travel atau biro haji furoda mematok atau berkisar antara USD15.500 hingga USD22.000 atau jika dirupiahkan sekitar Rp227 jutaan sampai Rp322 jutaan. Sebagai perbandingan, biaya haji 2020 dengan kuota resmi dari RI saja hanya berkisar antara Rp31 jutaan hingga Rp38 jutaan. Selisihnya jauh sekali bukan?

Lantas apa sebenarnya haji furoda? Haji furoda adalah program haji non kuota yang sah dan terdaftar dalam kuota calon jamaah haji oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tak seperti jemaah haji reguler dan haji plus yang memakai haji sebagai akses masuk Tanah Suci, jemaah haji furoda memakai khusus yang dinamakan haji mujamalah. Karena tak mengambil jatah kuota haji pemerintah, calon jemaah haji furoda pun tak perlu mengantri dan bisa langsung berangkat di tahun yang sama.

Selain itu, haji furoda kabarnya juga memperoleh yang sama dengan jemaah haji lainnya seperti ID dan tenda Armina. Sayangnya, ada juga beberapa kasus di mana haji furoda kerap disalahgunakan oleh biro travel yang tidak bertanggung jawab dan tak mampu memastikan keberangkatan para calon jemaah.

“(Haji furoda) tidak termasuk dalam kuota yang tertera dalam MoU (kesepakatan Indonesia-Arab Saudi). Kita tidak pernah tahu jumlahnya dan ditujukan kepada siapa saja,” ujar Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari di Urusan Haji (KUH) Madinah beberapa waktu lalu, seperti dilansir Okezone.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, warga Indonesia yang mendapat undangan berhaji dengan visa mujamalah harus berangkat menggunakan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau yang dikenal dengan perusahaan travel yang terdaftar di Kementerian Agama. “Agar pemerintah tahu dan bisa melakukan monitoring perlindungan jamaah haji,” tandasnya.

Loading...