Tetap Berbadan Hukum, Ini Biaya Mendirikan Radio Komunitas

Biaya Mendirikan Radio Komunitas - www.radiotoday.com.auBiaya Mendirikan Radio Komunitas - www.radiotoday.com.au

SANGGAU/MALANG – Selain bersifat komersial, pun diizinkan untuk mendirikan radio yang bersifat independen, atau sering disebut radio komunitas. Biasanya, radio-radio seperti ini didirikan di lokasi atau desa, yang bertujuan untuk melayani kepentingan komunitas. Meskipun tidak ada administrasi dalam pengurusan izin di KPID (Komisi Penyiaran Daerah), namun masih wajib membayar biaya penggunaan spektrum frekuensi radio.

Penyelenggaraan radio komunitas sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Penyiaran Komunitas. Menurut aturan tersebut, penyiaran komunitas adalah penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

“Lembaga penyiaran komunitas didirikan dengan persetujuan tertulis, paling sedikit 51% dari dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa,” tulis aturan tersebut. “Atau, paling sedikit 51% dari penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan sebaran penduduk tidak padat, terpencil, atau di wilayah perbatasan.”

Memang, umumnya radio komunitas ini didirikan di area kampus atau daerah yang terpencil. Pada Oktober 2019 lalu misalnya, Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjung Pura dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau mendirikan komunitas pemuda di salah satu desa di Kabupaten Sanggau. Pendirian tersebut dalam rangka memperluas akses dan komunikasi.

“Mengingat Kabupaten Sanggau masih sekitar 40% wilayahnya adalah dusun blankspot, sehingga kehadiran siaran radio bisa membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,” tutur Kadis Komingfo Sanggau, Yulia Theresia. “Dengan adanya RRI Sanggau, Stasiun Produksi RRI Entikong, dan berdirinya radio komunitas, masyarakat dapat memanfaatkan radio sebagai media elektronik dalam mendapatkan dan mengirim informasi.”

Jika suatu komunitas ingin mendirikan radio ini, tidak ada biaya administrasi dalam pengurusan izin radio komunitas di KPID alias gratis. Meski demikian, pemohon diwajibkan membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHPF) dengan besaran bervariasi, sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3 jutaan, biaya proses pembuatan akta ke notaris, dan biaya fotokopi berkas-berkas dokumen.

Loading...