Instalasi Perlu Diperiksa Berkala, Berapa Biaya Ijin Penangkal Petir?

Biaya Ijin Penangkal Petir - revolusipetir.comBiaya Ijin Penangkal Petir - revolusipetir.com

Penangkal petir rupanya termasuk komponen yang memerlukan ijin atau khusus dalam instalasinya. Pemeriksaan instalasi penangkal petir yang memperoleh Dinas (Disnaker) kabarnya dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali. Hal ini tercantum dalam RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir. Pengurusan penangkal petir sendiri kabarnya tak dipungut , alias gratis.

Untuk mengurus izin penangkal petir, pemohon perlu memenuhi berbagai persyaratan seperti syarat administrasi yang meliputi surat pemohon bermeterai Rp6.000, fotokopi akta pendirian fotokopi NPWP dan KTP yang masih berlaku, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), mempunyai jaringan kabel instalasi, rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika, rekomendasi dari camat setempat, serta rekomendasi dari kepala desa/lurah.

Selain itu, ada juga beberapa syarat teknis, seperti menggunakan kabel tembaga BC 50 mm, impedansi 0,5-5 ohm, menggunakan pelat tembaga atau grounding standar nasional, dan whip penangkal standar nasional. Nantinya, proses pemeriksaan instalasi meliputi pemeriksaan data teknis yang ada, pengamatan visual peralatan dan instalasi penangkal petir di , pencatatan data lapangan di , perbandingan kesesuaian teknis dengan standar nasional, evaluasi teknis dalam standardisasi yang dipakai, analisis kelayakan instalasi, dan laporan hasil pemeriksaan.

Pengurusan izin penangkal petir ini bisa dilakukan secara mandiri. Namun, ada juga beberapa biro jasa yang melayani pengurusan ijin penangkal petir dengan biaya mencapai Rp8,5 juta all in, dengan waktu pengerjaan antara 14-30 hari tergantung wilayah. Biaya ijin penangkal petir di biro jasa lainnya bisa saja berbeda-beda.

Meskipun penangkal petir dinilai penting sebagai pendukung keselamatan kerja, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman (Gapmmi), Adhi S Lukman menilai bahwa izin penangkal petir sebaiknya dihapuskan karena bersifat tumpang tindih dengan izin lainnya. “Paling tidak semangatnya tidak membebani waktu dan biaya, ini awal kalau SIUP TDP seperti ini mudah-mudahan izinnya yang lain bisa dikurangi,” kata Adhi, seperti dilansir dari Detik.

“Kayak penangkal petir itu ada di izin, padahal itu kan harusnya bagian dari keselamatan kerja, padahal kalau mau mendirikan usaha harusnya dipersyaratkan harus memperhatikan 1, 2, 3 dan itu tidak perlu dimintakan izin,” sambungnya.

Loading...