Diperpanjang Sampai 8 Februari 2021, Segini Biaya Denda Bagi Pelanggar PPKM

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - galajabar.pikiran-rakyat.comPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - galajabar.pikiran-rakyat.com

Pulau dan Bali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) sejak tanggal 11-25 Januari 2021. Namun, PPKM di beberapa wilayah di dan Bali terpaksa diperpanjang sampai tanggal 8 Februari 2021 mendatang. Berbeda dari sebelumnya yang membatasi operasional mal dan restoran sampai jam 19.00, maka kini waktu operasional diperpanjang hingga jam 8 malam. Bahkan di beberapa tempat juga ada yang menaikkan denda bagi mereka yang melanggar PPKM.

“Terhadap pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7, nah karena ada beberapa daerah yang agak flat maka ini diubah menjadi sampai dengan jam 8 malam,” kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Nasional, Airlangga Hartarto, seperti dilansir Detik.

Setelah PPKM jilid 1 (11-25 Januari 2021), rupanya masih banyak yang ada di zona merah (Covid-19). “Telah diberlakukan PPKM di 7 , DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, dan Bali di 77 kabupaten/kota dan ini diatur dengan regulasi yang ditetapkan dan hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten/kota, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko tinggi,” jelas Airlangga.

Di Lembang, Jawa Barat misalnya, Kasi Trantib Kecamatan Lembang Ided Junaedi menyebutkan bahwa untuk pelanggar PPKM akan dikenai denda sebesar Rp500 ribu. “Berdasarkan rapat koordinasi keputusan bersama, kalau misalkan ada yang membandel akan didenda atau sebesar Rp500 ribu,” beber Ided.

Lain lagi dengan Kota Mojokerto. Penerapan PPKM rupanya sudah berakhir pada 28 Januari 2021 kemarin. “Kami pastikan Kota Mojokerto tidak melaksanakan PPKM tahap 2, PPKM tahap 1 berakhir malam ini,” kata Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Kamis kemarin.

“Dalam rangka meningkatkan protokol kesehatan, maka mulai besok denda Operasi Yustisi kami naikkan. Dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu. Harapannya, masyarakat memiliki efek jera dan tidak lagi melanggar. Apabila dalam waktu 1 minggu masyarakat mampu menjaga protokol kesehatan dengan ketat,” imbuh Ika.

Loading...