Telat Bayar BPJS Kesehatan? Ini Sanksi atau Biaya Denda yang Harus Anda Tanggung

Layanan BPJS Kesehatan - radarselatan.fajar.co.idLayanan BPJS Kesehatan - radarselatan.fajar.co.id

Sejak Januari 2020 ini iuran BPJS untuk peserta mengalami kenaikan di semua . Misalnya untuk peserta 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per orang, 2 naik dari Rp51 ribu jadi Rp110 ribu per orang, dan 1 naik dari Rp80 ribu jadi Rp160 ribu per orang. Lalu bagaimana untuk aturan mengenai BPJS?

“Sedang kami bahas (untuk sanksi). Misalnya, untuk memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) nanti syaratnya harus bayar asuransi, lunasi BPJS dulu,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris bulan November 2019 lalu, seperti dilansir CNN Indonesia.

Sayangnya Fahmi tidak menyebutkan lebih lanjut terkait target penerbitan dari inpres tersebut dan tingkat kemajuannya seperti apa. Ia hanya menegaskan bahwa pihak BPJS Kesehatan dan tengah membahas syarat pembayaran mendapatkan publik untuk para peserta yang menunggak. “Itu semua sedang dibicarakan, sedang diproses di Menko PMK,” bebernya.

Sebagai , mulai Juli 2016 lalu tak ada denda untuk keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Namun kartu atau jaminan akan dihentikan sementara apabila 1 bulan sejak tanggal 10 peserta telat bayar iuran.

Denda BPJS sendiri baru dikenakan jika dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, kemudian peserta harus mendapat rawat inap. Denda tersebut sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan dengan ketentuan, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp30 juta. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja akan dikenai denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya disetor.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentunya akan berujung pada timbulnya berbagai konsekuensi, misalnya saja meningkatnya jumlah peserta yang non-aktif, khusus di segmen peserta mandiri. Serta banyak pula peserta yang turun kelas. Meskipun banyak yang turun kelas, Fahmi optimis jika hal itu tak berdampak negatif terhadap keuangan BPJS. Pasalnya, penurunan kelas juga akan dibarengi jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk rawat inap. “Jadi, penurunan kelas ada konsekuensinya. Ada keseimbangan baru lagi,” ucapnya.

Loading...