BI akan Revisi Peraturan Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

JAKARTA- (BI) berencana merevisi Peraturan BI (PBI) No 16/20/PBI/. Peraturan itu berisi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank. Salah satu poin yang akan diubah adalah trade credit atau utang dagang.

Dalam regulasi yang terbit pada akhir Oktober 2014, trade credit tidak masuk cakupan kehati-hatian. Sebab, jenis utang tersebut dianggap timbul dalam rangka kredit yang diberikan supplier luar negeri ( receivable) atas barang maupun jasa. Dengan begitu, jatuh temponya berjalan terus.

Karena itu, trade credit dikecualilan dari hedging atau lindung nilai untuk mendukung transaksi perdagangan internasional dan kelancaran kegiatan usaha korporasi. Padahal, pertumbuhan trade credit tersebut sangat signifikan dari tahun ke tahun. Per akhir Oktober 2014, nilainya mencapai USD 8,065 miliar. Angka itu naik hingga 35 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, USD 5,961 miliar.

pelabuhan_bongkarmuatDeputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, valas receivable tersebut akan masuk kategori aset (valas). Itu seperti yang diterapkan pada kas, giro, tabungan, , surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan, dan tagihan yang berasal dari transaksi forward, swap, ataupun option.

“Kita tahu penyumbang trade credit yang besar itu Pertamina terkait impor . Tapi, selama ini tidak bisa dipaksa hedging karena utang belum jatuh tempo masih ada cicilan. Namun, ke depan yang di-hedging itu yang mau jatuh tempo,” jelasnya. (gal/c10/oki/jpnn)

Loading...